Obrolan Masalah Bunga Bank dan Riba

31 Maret 2009 pukul 17:36 | Ditulis dalam Ekonomi Islami | 4 Komentar

Obrolan Masalah Bunga Bank dan Riba

Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang obrolan saya dengan teman dekat yang bernama Jayen (bukan nama sebenarnya) tentang masalah bunga bank dan Riba. Obrolan ini terjadi sekitar awal bulan Desember 2008. Kalimat yang saya cetak tebal adalah inti dari setiap pembahasan yang ingin saya sampaikan. Baca Lebih Lanjut…..

Iklan

Obrolan Masalah Akad Mudharabah

27 Maret 2009 pukul 18:09 | Ditulis dalam Ekonomi Islami | 3 Komentar

Obrolan Masalah Akad Mudharabah

Dalam kesempatan ini saya akan menulis tentang obrolan saya dengan seorang teman yang bernama Jayen, seputar masalah akad mudharabah sekitar awal bulan Januari 2009.

Pagi-pagi sekali ketika saya baru sekitar 23 menit tidur, tiba-tiba teman saya, si Jayen buka pintu kamar saya dan langsung masuk. Kontan ketika itu saya kaget sekali dan langsung bangun. “Dasar kau ‘jelma teu uyahan’ ngagetin gue saja, ketuk pintu dulu, salam dulu, ini malah langsung masuk saja kayak kucing lagi mabok aja kau masuk kamarku.” Kataku dengan kesal. “sorry Bro, gue terburu-buru, soalnya bentar lagi jam setengah delapan gue mau ujian post test short couse perbankan syariah, ada beberapa yang belum gue ngerti nih, gue mau tanya ke elo.”

“Udah bangunin, eh malah malah mau nyusahin gue, dasar kau manusia ga tahu sopan santun.” Kataku masih kesel. “sorry bro, gue kepepet nih, lagian kau ini jam segini masih ngeringkuk aja di kasur kayak ulet kepanasan.”

“Udah datang ga diundang, pulang ga diantar, masih aja loe sempat hina gue, dasar kau, jayen-jayen.” Kataku tambah kesal lagi. “gue belum tidur tahu, semalaman dari ba’da Isya sampai tadi subuh main game Empires.”

“salah loe sendiri, main game kok ga tahu waktu.”

“ya udah, sekarang gue mau tidur.” Sambil menarik selimut.

“jangan dulu tidur, ajari gue dulu tentang mudharabah, ada yang belum gue ngerti nih.”

“salah lu sendiri ga belajar dan datang kesini ga tepat waktu, sudah gue mau tidur.”

“Udahlah, gue minta maaf, tapi please ajari gue dulu, entar gue kasih kau foto terbaru si Cinta pas lagi di DAD kemarin plus gue traktir loe di burjo si Bos, nasi telur spesial telurnya dua plus jus jambu.” Si jayen membujuk.

“dasar kau, tahu aja apa keinginan gue, ya udah kau mau tanya apa?” Untuk hobi aku makan nasi telur ini, suka dijadikan alat bagi temen-temenku untuk membujukku terutama si Jayen. Kalau masalah foto, itu mah bukan cara menyogok aku yang efektif, tetapi merupakan cara menyogok aku yang paling efektif. Tetapi jangan disebarin sama siapa-siapa yah, please….!!!!

1. Perbedaan Antara Mudharabah, Qiradh, dan Qardh

“Gue masih ga ngerti tentang perbedaan Mudharabah, Qiradh dan Qardh, loe tahu ga?

“Ah loe ini, yang gitu aja ga tahu, emang selama short course loe kemana aja, tidur yah? Nih kau baca aja buku ini.” Lalu kuberi di buku yang judulnya Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah karya Pak Muhammad penerbit UII Press, tahun cetak 2006. “sudah yah kau baca saja buku itu. Di buku itu dijelaskan dengan gamblang masalah mudharabah. Gue mau tidur. Jangan ganggu gue lagi yah.”

“wah ga bakalan sempet kalau baca sekarang, bentar lagi gue mau ujian, loe kasih tahu gue ringkasan dari jawaban yang ada di buku itu, yah..yah.. kau baik dech.”

“Kalau dah ada maunya baru loe katain gue baik, dasar kau, jayen..jayen..” kataku dalam keadaan kepala pusing. “ya udah, jadi mudharabah itu nama lainnya adalah Qiradh. Orang hejaz seneng gunain kata Qiradh, kalau orang Iraq seneng menamainya mudharabah atau Mu’amalah.”

“Terus kalau Qardh?”

Qardh itu pinjam meminjam uang dengan niat untuk amal kebajikan.”

“Jelasin ke gue lebih lanjut tentang perbedaan lebih lanjut antara Qardh sama Qiradh.” Tanyanya. “Wah benar-benar kau selalu tidur pas short course. Hal kayak gitu aja kau ga tahu.” Kataku. “emangnya eloe kalau kuliah suka tidur atau ngelamun, gue Cuma ingin tahu lebih lanjut, secara, loe kan dah lebih lama mengkaji ekonomi Islam daripada gue, mungkin ada yang belum gue tahu yang loe tahu.” Jawabnya.

“dasar kau, ya beda jauhlah bro, secara gitu, Qiradh itu bentuk syirkah (Kerjasama bisnis) sedangkan qardh itu amal kebajikan. Dalam qiradh, pemilik modal berhak mendapatkan bagian keuntungan atau berbagi kerugian dari hasil usaha yang dilakukan si pengelola modal. Besarnya tergantung kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengelola modal. Soalnya qiradh ini kan kerjasama bisnis/ usaha. Nah kalau Qardh, si pemilik modal atau harta, tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan atau menanggung kerugian dari hasil usaha orang yang dia pinjami modal atau harta. Si pemilik modal atau harta murni ngasih itu modal hanya untuk beramal.

Dalam Islam, bro, kalau akadnya pinjam meminjam, tidak boleh ada syarat bagi si peminjam untuk mengembalikan lebih dari pokok pinjaman, kalau kau minjam uang dari gue Rp 100.000 ya kau hanya mengembalikan Rp 100.000. kalau ada kelebihan, itu namanya riba. Tetapi kalau si peminjam modal mau ngasih hadiah ke yang ngasih pinjaman tanpa ada syarat pas awal akad, misalnya sebagai ucapan terima kasih telah menolong dia, itu ga apa-apa, asal hal itu bukan keharusan, bukan ditentukan atau disyaratkan oleh si yang ngasih pinjaman, besarnya tergantung keikhlasan si peminjam.”

“misalnya, kau kan punya utang ke aku Rp 3.500 pas gue bayarin loe dulu ongkos naik Trans Jogja kemarin, gue ikhlas kok, kau mengembalikannya Rp 5000.” Kataku bercanda. “Yee, itu sih namanya riba, soalnya loe yang nentukan jumlah tambahan pembayaran utang, bukan atas keridhoan dan kemauan gue.”

2. Pengakuan Kerugian dalam Mudharabah

“Kalau hasil usaha si pengelola modal rugi, terus gimana?”

“Ya ampun bro, kau kayak gini aja ga tahu, emang kau ini keterlaluan. Gini bro, dalam mudharabah atau qiradh, si pengelola modal tidak ada kewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan harta atau modal selama tidak ada unsur kesengajaan atau unsur keteledoran. Kalau hasil usaha si pengelola modal rugi, ya kerugian ditanggung bersama. Si pengelola modal rugi waktu dan tenaga dan si pemilik modal rugi modal. Tapi kalau kerugian itu karena keteledoran atau kesalahan si pengelola modal, dia yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Misalnya, gue sebagai orang yang kelebihan duit, ngasih loe modal buat berternak ayam. Eh, setelah loe jalanin sebulan tuh ternak ayam, ayam-ayam yang kau ternak itu mati semua. Kalau penyebab matinya tuh ayam karena sumur ditempat loe kena limbah pabrik tanpa sepengetahuan loe sehingga pas loe ngasih minum tuh ayam, ayamnya pada mati dan elo juga keracunan, maka kerugian matinya ayam-ayam itu, kita tanggung bersama. Tetapi kalau matinya tuh ayam-ayam karena loe lupa nagsih makan tuh ayam-ayam, maka loe harus tanggung jawab, menanggung kerugian itu. Kau harus balikin modal gue sebesar dulu gue ngasih kau modal.”

3. Bolehkah si Pemilik Modal Mengambil Modalnya Sewaktu-waktu Secara Sepihak

“Terus Bro, boleh ga si pemilik modal mengambil kembali modalnya sewaktu-waktu secara sepihak?”

“Sebenarnya bro, mudharabah itu akad yang hukumnya jaiz atau boleh, makanya setahu gue, semua fukaha mazhab (ahli fikih mazhab) sepakat bahwa pemilik dana ataupun pengelola dana boleh secara sepihak membatalkan akad atau si pemilik dana menarik kembali dananya, tentunya dengan konpensasi tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Misalnya nih, contoh gue tadi tentang ternak ayam. Gue boleh sewaktu-waktu membatalkan kontrak bisnis kita, tetapi gue harus memberi kompensasi atas kerja keras loe mengelola bisnis. Kompensasi itu besarnya sesuai kesepakatan kita, hal ini supaya kamu yang sudah bekerja keras ga merasa dirugikan oleh aku yang memutuskan hubungan bisnis secara sepihak.

Kalau kata mazhab Hanafi dan Syafi’i, kalau ada modal yang berbentuk nonkas, maka modal itu harus diuangkan dulu atau dijual dulu. Jadi ayam-ayam itu harus dijual dulu. Tetapi menurut mazhab Hambali, membolehkan bagi kedua pihak untuk sepakat menjual barang tersebut atau membagikannya. Kalau gue sih lebih sepakat pada mazhab Hambali.”

4. Bolehkah modal mudharabah berbentuk barang atau harus berbentuk uang tunai?

“Gue pernah denger, katanya modal mudharabah itu ga boleh berbentuk barang tetapi harus berbentuk uang, benar ga?”

“Setahu gue, mayoritas para ulama (Jumhur Ulama) melarang modal mudharabah berbentuk barang atau harus berbentuk uang tunai dengan alasan barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan pada gharar (penipuan). Tetapi kalau menurut gue sih lebih sepakat pada pendapat minoritas ulama yang membolehkan dalam bentuk barang. Mengenai taksiran nilai barang yang dijadikan modal usaha, bisa disiasati dengan kesepakatan si pemilik modal dan si pengelola modal mengenai nilai dari barang modal tersebut, misalnya menyepakati bahwa nilai barang modal adalah senilai dengan harga pasar barang tersebut pada waktu terjadinya akad. Tapi ya terserah loe mau sepakat dengan pendapat yang mana.”

5. Masalah Pembagian Keuntungan, Apakah keuntungan yang dibagikan itu Pendapatan kotor atau pendapatan yang sudah dikurangi biaya-biaya?

“Masalah bagi hasil, yang dibagikan itu pendapatan kotor atau pendapatan bersih (pendapatan dikurangi biaya-biaya)?”

Gue lebih sepakat yang dibagikan itu adalah pendapatan bersih karena biaya-biaya usaha harus kita tanggung bersama. Kalau yang dibagikan adalah pendapatan kotor, maka biaya-biaya usaha ditanggung sama pengelola dana. Tentu ini merugikan pihak pengelola dana. Walaupun demikian, di perbankan syariah di Indonesia, untuk suatu produk mudharabah bank yang mana Bank syariah menjadi pengelola modal dan nasabah menjadi pemilik modal (uang), yang dibagikan itu adalah pendapatan kotor supaya bagi hasil untuk nasabah lebih besar daripada bagi hasil untuk bank karena bank yang menanggung biaya-biaya usaha. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat menabung di bank syariah. Hal ini tidak jadi masalah karena si pihak pengelola dana (bank syariah) ikhlas melakukannya dan memang dalam jangka panjang bank syariah akan untung juga

6. Biaya Hidup Si Pengelola Modal Selama Mengelola Usaha

“Tentu dalam waktu mengelola modal tersebut si pengelola dana harus makan, menafkahi keluarga, dan lain-lain. Boleh ga si pengelola dana ngambil biaya hidupnya itu dari modal mudharabah?”

“Setahu gue, kalau menurut Imam Malik, boleh ngambil dari modal asalkan modal itu berjumlah lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk usaha sehingga ada keluangan untuk digunakan. Tetapi menurut imam Hanafi, sebagian mazhab Hambali, dan sebagian mazhab Maliki itu tidak boleh. Jadi selama usaha, untuk biaya hidup si pengelola modal ya ditanggung sama dia sendiri, tidak boleh ngambil dari modal mudharabah.

Kalau loe tanya bagaimana menurut gue, kalau gue sih lebih baik ketika akad mudharabah, ada kesepakatan tentang hal biaya hidup si pengelola modal, misalkan si pemilik modal sepakat memberikan uang diluar modal kepada pengelola modal, sebesar tertentu untuk biaya hidup si pengelola modal sampai modal tersebut menghasilkan keuntungan.

Kan kasihan banget si pengelola modal, masa dia harus puasa selama mengelola bisnis. Atau kalau dia diizinkan membuat usaha diluar usaha mudharabah tersebut, entar dia ga bisa profesional atau ga fokus pada usaha bisnisnya.

Tetapi intinya, ya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau bisnis mudharabah itu bisnis sampingan diluar bisnis utama si pengelola modal, ya berlaku pendapat ulama-ulama diatas. Tetapi kalau itu adalah satu-satunya bisnis yang dilakukan si pengelola dana, ya si pemilik modal harus bijaksana untuk memberikan uang tambahan diluar modal atau termasuk dalam perhitungan modal untuk biaya hidup si pengelola dana selama menjalankan usaha sampai modal itu menghasilkan pendapatan.

7. Penentuan Besarnya Nisbah Bagi-Hasil

“Boleh ga sih nisbah bagi hasil si pengelola modal lebih besar daripada nisbah bagi hasil si pemilik dana? Atau sebaliknya? Atau yang menentukan besar kecilnya nisbah itu apa?

Besar kecilnya nisbah bagi hasil itu tergantung kesepakatan bersama. Boleh sama besar, misalnya pengelola dana : pemilik modal = 50% : 50% atau lebih besar pengelola dana misalnya 65% : 35%, atau lebih besar pemilik dana, misalnya 25% : 75%. Itu semua tergantung kesepakatan. Mungkin suatu usaha bisnis yang dimasuki sangat besar resikonya sehingga nisbah bagi hasil untuk pengelola dana lebih besar. Atau mungkin karena bisnis yang dimasuki adalah bisnis yang menguntungkan dengan resiko yang tidak terlalu besar sehingga nisbah bagi hasil bagi pemilik dana lebih basar.”

8. Pemilik Dana menentukan syarat-syarat penggunaan dana

“Boleh ga sih pemilik modal menentukan syarat-syarat penggunaan modal kepada pengelola dana, misalnya si pemilik dana mensyaratkan modalnya hanya untuk bisnis ternak ayam atau sapi?”

“Setahu gue, masalah yang loe tanyakan itu termasuk jenis Mudharabah Muqayyadah. Seperti yang mungkin kau tahu, mudharabah itu ada beberapa jenis, salah satunya jenis muqayyadah. Jadi boleh si pemilik modal mengasih syarat-syarat. Kalau pengelola dana melanggar syarat itu, maka pemilik dan boleh menarik kemnali modalnya.”

9. Menentukan Sanksi Bila Pengelola Dana Melanggar Syarat-syarat yang Ditentukan Pemilik Dana

“Boleh ga si pemilik modal menentukan Sanksi kalau syarat-syarat yang ditentukannya dilanggar si pengelola modal?

“Setahu gue sih, pemilik modal boleh menentukan sanksi sebagaimana dia juga boleh menentukan syarat-syarat. Syarat-syarat dan sanksinya haruslah merupakan bagian dari kesepakatan antara si pemilik dana dan si pengelola dana. Jadi, bila ada yang melanggar perjanjian, maka dia harus menanggung sanksi yang sudah disepakati.”

10. Bolehkah pemilik modal ikut serta mengelola modal?

“Boleh ga sih, pemilik modal ikut serta dalam mengelola modal?”

Wah kalau pemilik modal mau ikut mengelola, meningan akadnya jangan mudharabah tetapi musyarakah aja. Kalau pakai akad mudharabah, pengelolaan modal merupakan hak sekaligus kewajiban dari pihak pengelola modal. Pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan modal.”

11. Mengubah Mudharabah menjadi musyarakah

“Boleh ga si pengelola modal menyetorkan modal di tengah-tengah usaha? Kalau gitu, itu kan jadi bisnis musyarakah?

Boleh, tetapi entar akad kesepakatannya jadi berubah menjadi musyarakah. Dan itu harus dilakukan atas kesepengetahuan dan kesepakatan dengan pemilik modal. Isi perjanjian/ kesepakatanpun mungkin jadi berubah. Nisbahnya pun mungkin jadi berubah. Semua itu tergantung kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal.”

12. Penyetor Modal modal baru

Misalkan ditengah jalan ternyata modal yang ada tidak cukup untuk perkembangan usaha. Butuh modal tambahan. Boleh tidak menambah pemilik modal baru?”

Boleh, dan setelah pemilik modal baru itu masuk, nisbah bagi hasil pun akan berubah. Maka butuh kesepakatan baru mengenai nisbah ini. Berapa persen untuk pemilik modal pertama, pemilik modal kedua (baru) dan pengelola modal. Begitu juga kalau di tengah jalan ternyata butuh pengelola modal tambahan, maka berlaku ketentuan yang hampir sama. Intinya, dalam masalah mudharabah ini boleh pemilik modalnya lebih dari satu atau juga pengelola modalnya lebih dari satu.”

Penutup

“Wah bro makasih yah telah mau gue ajak diskusi.”

“itu sih bukan diskusi namanya, itu tanya jawab. Ada lagi yang mau ditanyakan ga? Kalau ga ada, gue mau tidur nih, ngantuk tahu!”

“ga ada, makasih yah dah mau gue ganggu.”

“siapa bilang gue mau loe ganggu, itu sih namanya pemaksaan sekaligus sogokan.”

“he..he.. ya udah, gue minta maaf dah ganggu, yang dah terima kasih atas berbagi ilmunya. Ya sudah gue mau pergi ujian dulu, 7 menit lagi ujian akan dimulai. Ya sudah yah gue pergi dulu, selamat tidur semoga mimpi indah ketemu si Cinta, he..he..”

“Ya udah, sana pergi, ganggu aja. Tapi ingat yah, tar sore abis short course, kau bawakan aku nasi telur spesial dan juga jus jambu.”

“oke bos, ya udah, Assalamu’alaikum.”

“Wa’alaikumsalam warahmatullah.” Jawabku. Habis itu dia pergi dari kamarku dan tidak lupa menutup pintu kamarku. Setelah dia pergi, aku menarik selimutku yang tebal dan berwarna biru kesayanganku, lalu zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Muhammad Surya

Mantan Pengurus Shariah Economics Forum

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

2006-2007

dan

Mantan Ketua Bidang Sosial Ekonomi dan Dakwah

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Bulaksumur-Karang Malang

2007-2008

Contoh Soal Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah

19 Maret 2009 pukul 14:42 | Ditulis dalam Ekonomi Islami | 36 Komentar

Contoh Soal Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah


Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shoping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah (BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil BJS : Irfa = 30% : 70%. Pada tanggal 31 pebruari 2009, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan Rp 1.000.000

Harga Pokok Penjualan (Rp 700.000)

Laba Kotor Rp 300.000

Biaya-biaya Rp 100.000

Laba bersih Rp 200.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Pebruari 2009 bila kesepakan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode:

a. Profit sharing

b. Revenue sharing

Jawab:

a. Profit sharing

Bank Syariah : 30% x Rp 200.000 (Laba bersih) = Rp 60.000

Irfa : 70% x Rp 200.000 = Rp 140.000

b. Revenue sharing

Bank Syariah : 30% x Rp 300.000 (Laba Kotor) = Rp 90.000

Irfa : 70% x Rp 300.000 = Rp 210.000

Muhammad Surya

Mantan Pengurus Shariah Economics Forum (SEF)

Universitas Gadjah Mada

dan Instruktur di PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Bulaksumur-Karang Malang

Kaidah fiqh yang Paling Sering digunakan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mengeluarkan Fatwa

19 Maret 2009 pukul 14:39 | Ditulis dalam Ekonomi Islami | 2 Komentar

Kaidah fiqh yang Paling Sering digunakan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Mengeluarkan Fatwa

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah (perkara yang sifatnya keduniawian) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.

2. menghindarkan mafsadat (kerusakan atau bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

3. Segala Bahaya (beban berat atau kerugian) harus dihilangkan.

4. Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin

5. Di mana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hokum Allah.

6. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (kelebihan bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba

7. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan

8. Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat

9. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat)

10. Sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib ada

Sumber:

Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Edisi Ketiga. 2006. Ciputat: Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Aspek-aspek yang Perlu Diperhatikan Bank Syariah dalam Strategi Marketing kepada calon Nasabah yang Interst Minded

10 Maret 2009 pukul 16:46 | Ditulis dalam Ekonomi Islami | 3 Komentar

Aspek-aspek yang Perlu Diperhatikan Bank Syariah dalam Strategi Marketing kepada calon Nasabah yang Interst Minded

Oleh: Muhammad Surya

Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank sudah dikeluarkan. Fatwa ini memberikan kepastian hukum kepada nasabah dan calon nasabah bank syariah sekaligus memberikan paying hukum dari segi syariat bagi beroperasinya bank syariah dan lembaga keaungan syariah yang lain. Dengan keluarnya fatwa ini pula sekaligus menandakan bahwa keadaan darurat untuk menerima bunga dalam syariat Islam sudah berakhir.

Idealnya, fatwa ini membuat umat Islam Indonesia berpikir berkali-kali untuk menabung di bank konvensional dan mengalihkan transaksi bisnisnya ke perbankan syariah. Faktanya di lapangan ternyata setelah fatwa ini dikeluarkan, tidak ada peningkatan nasabah bank syariah yang sangat signifikan. Masyarakat muslim Indonesia kebanyakan masih betah bertransaksi dengan bank syariah.

Perbankan syariah jangan hanya berebut nasabah yang loyalis terhadap syariah karena jumlah nasabah yang seperti ini di Indonesia sangat sedikit. Perbankan syariah harus melebarkan marketingnya ke semua lapisan baik itu kepada orang muslim yang loyalis maupun tidak bahkan orang nonmuslim pun merupakan calon nasabah yang prospektif untuk dijadikan nasabah.

Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan bank syariah dalam upaya melakukan marketing kepada calon nasabah yang masih berorioentasi bunga (interst minded) ataupun pihak non muslim, diantaranya:

Meningkatkan sosialisasi

Perbankan syariah sangat perlu mensosialisasikan perbankan syariah melalui berbagai sarana. Hal ini perlu sebagai upaya meyakinkan calon nasabah bahwa perbankan syariah menguntungkan bagi mereka dan memiliki banyak keunggulan dari perbankan konvensional. Dengan sosialisasi juga diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui, memahami, dan menerapkan konsep-konsep perbankan syariah. Berbagai sarana dan media bisa digunakan untuk sosialisasi ini, misalnya: forum diskusi dengan kalangan mahasiswa, pengusaha, ataupun masyarakat umum dan media masa baik cetak maupun elektronik.

Meningkatkan mutu layanan

Meningkatkan mutu layanan sangtlah penting karena masyarakat biasa maupun kalangan bisnis, tak hanya melihat pada hasil akhir berapa yang bisa diberikan oleh suatu lembaga keuangan. Namun, mereka juga akan melihat bagaimana lembaga keuangan itu melayani nasabahnya. Pelayanan di perbankan syariah haruslah dilandasi dengan semangat menegakkan syariat Islam. Semakin baik tingkat pelayanan yang diberikan maka akan meningkatkan pula kepuasan nasabah (customer satisfaction). Semakin nasabah puas, maka nasabah-nasabah barupun akan semakin banyak, karena nasabah yang puas tadi biasanya akan menceritakan bagusnya pelayanan tersebut kepada kerabatnya. Termasuk dalam kategori layanan adalah kemudahan akses, penampilan fisik, dan keuntungan lain-lain termasuk return yang menarik.

Perluasan jaringan

Perluasan jaringan merupakan aspek yang sangat penting. Banyak sekali nasabah yang mengerti tentang haramnya bunga bank tetapi tetap menabung di bank konvensional dengan alasan jaringan perbankan syariah masih terbatas sehingga menyulitkan mereka dalam bertransaksi karena mobilitas mereka yang tinggi. Masalah perluasan jaringan ini harus jadi perioritas utama perbankan sebagai upaya meningkatkan nasabahnya.

Pengembangan produk

Pengembangan produk sangatlah penting dilakukan. Semakin produk itu menarik dan menguntungkan, maka akan semakin banyak nasabah yang datang. Salah satu contohnya adalah wealth management, private banking, atau privillage banking. Produk tersebut merupakan pengembangan produk perbankan syariah untuk memenuhi tuntutan nasabah kelas atas[1] dalam hal pelayanan yang prima. Dalam produk ini, Nasabah diperlakukan secara personal dan istimewa. Maksudnya, layanan yang diberikan tidak hanya pada masalah transaksi perbankan saja, tetapi juga dalam masalah nonbank seperti reservasi hotel, pesawat, pengurusan ONH Plus bagi yang ingin naik haji, dan lain-lain. Layanan seperti ini sangat layak untuk dikembangkan karena banyak kalangan atas yang pemahaman agamanya baik, tetapi masih berhubungan dengan bank konvensional lantaran pelayanannya dinilai lebih baik. Mereka bertransaksi dengan perbankan konvensional tanpa mengambil bunga. Yang terpenting bagi mereka adalah mendapat pelayanan prima dan bersifat pribadi. Produk dan layanan seperti ini sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia karena terdapat hampir 3.500 keluarga yang memiliki kekayaan 5-100 juta dolar AS (80% dari keluarga kaya tersebut bertempat tinggal di Jakarta dan 10% tinggal di Surabaya. Sedangkan di Bandung terdapat 167 keluarga memiliki aset 5-20 juta dolar AS dan 8 keluarga memiliki aset 20-100 juta dolar AS). Sangat disayangkan, sebagian besar aset mereka ‘diparkir’ di luar negeri. Bank syariah yang sudah menjalankan produk ini adalah BNI Syariah Prima[2].

Sumber Tulisan

Bank Syariah Perlu Giatkan Sosialisasi. HU Republika, Sabtu, 4 Desember 2004, hlm. 2

Islamic Privat Banking Menangguk Pasar Kelas Atas. HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16

Membidik 3.495 Keluarga Kaya. HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16.

Tahun 2005, Tahun Terakhir Pertumbuhan Anorganik Bank Islam. HU Republika, Selasa, 30 November 2004, hlm. 2

Wisakseno, Budi. 2005. Renungan Setahun Fatwa Haram Bunga Bank. HU Republika

 

 


[1] Maksud dari nasabah kelas atas yaitu nasabah yang memiliki kekayaan yang berlebih namun belum mengetahui bagaimana harus mengelola dan mengembangkannya. Misalnya, publik figure, eksekutif muda, selebritis, pengusaha, wiraswasta, pejabat pemerintah, pejabat legislatif, atau kalangan profesional. Mereka ini memiliki penghasilan rata-rata diatas 50 ribu dolar AS atau diatas Rp 500 juta per tahun (Islamic Privat Banking Menangguk Pasar Kelas Atas, HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16)

 

[2] Baca artikel dengan judul: Islamic Privat Banking Menangguk Pasar Kelas Atas, HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16 dan juga baca artikel dengan judul: Membidik 3.495 Keluarga Kaya, HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16.

 

Prospek, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

10 Maret 2009 pukul 16:35 | Ditulis dalam Ekonomi Islami | 7 Komentar

Prospek, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Oleh: Muhammad Surya

Perkembangan Bank syariah satu dekade terakhir ini bisa dikatakan cukup menggembirakan. Meskipun kalau kita bandingkan dengan perkembangannya dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, negara kita masih sangat ketinggalam. Banyak sebab yang mendasari hal tersebut terjadi. Dalam kesempatan ini, penulis akan mencoba menjelaskan prospek bank syariah di Indonesia, faktor-faktor pendukung, penghambat dan strategi yang harus dilakukan bank syariah untuk mengembangkan bisnisnya.

Prospek

Kalau kita coba melihat jumlah penduduk muslim per juli tahun 2008, Indonesia sebenarnya berada diposisi teratas dalam banyaknya jumlah penduduk muslim disusul kemudian oleh Pakistan dan India. Penduduk muslim Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 204 juta jiwa, Pakistan 164 juta jiwa, dan India 153 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan potensi dan menjadi basis yang kuat untuk perkembangan Bank Syariah di Indonesia kedepannya. Tapi sayangnya, hal tersebut belum digarap secara maksimal[1].

Kalau kita coba bandingkan dengan negara tetangga, misalnya malaysia, perkembangan perbankan syariah negara kita masih tertinggal jauh. Malaysia dengan penduduk sebesar 25,27 juta jiwa dengan 15,27 diantaranya berpenduduk muslim, aset sektor perbankan syariahnya per juli 2008 sudah mencapai 141 ringgit malaysia atau setara dengan Rp 394,66 triliun (kalau 1 ringgit = Rp 2800). Nilai itu mencapai hampir 80% dari total aset perbankan malaysia. Bandingkan dengan negara kita yang masih mencapai 43,47 triliun atau sekitar 2,12% dari total aset perbankan nasional sebesar Rp 2.049,47 Triliun[2].

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti CH Fadjrijah, pertumbuhan industri perbankan syariah terbilang sangat fantastis meski ada sejumlah kendala utama. Perbankan syariah tumbuh rata-rata 30%-40%, jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan perbankan konvensional yang sekitar 12%. Masih menurut beliau, peluang untuk terus bertumbuh tinggi masih bisa berlanjut dengan membiayai berbagai proyek, misalnya: proyek infrastruktur, jalan tol, pertanian, atau monorail[3].

Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, diantaranya[4]:

  1. Aturan investasi dan perpajakan masih dinilai mengganjal berkembangnya bisnis syariah;
  2. Tahapan birokrasi di level pemerintahan dan hubungan antar departemen terkait. Semisal terkait penggandaan proyek infrastruktur di daerah masih menjadi hambatan investasi syariah;
  3. Peraturan untuk membuat iklim investasi di industri syariah masih kurang fleksibel. Aturan yang fleksibel diberlakukan di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Cina, dan Jepang yang aktif mengembangkan layanan syariah;
  4. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami produk dan sistem syariah. Disektor perbankan syariah saja masih membutuhkan tambahan sumberdaya manusia sebanyak 14.458 orang (selama tahun 2008, perbankan syariah menyerap sdm sebanyak sekitar 8.063 orang. Apabila pangsa pasar perbankan syariah bertumbuh menjadi 5%, maka dibutuhkan sdm sebanyak 22.521 orang. Dengan demikian, masih ada kekurangan atau gap sebanyak 14.458 orang untuk mendorong bisnis perbankan syariah bergulir cepat);
  5. Pemahaman masyarakat terhadap bank syariah belum optimal dan menyeluruh. Hal ini mungkin disebabkan karena disseminasi atau sosialisasi masih kurang untuk memaparkan keunggulan produk syariah;
  6. Masih ada kesan di sebagian masyarakat bahwa Bank syariah bersifat ekslusif dalam artian bahwa bank syariah hanya ditujukan untuk masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja.
  7. Ada pandangan dari sebagian masyarakat yang memandang bahwa pada umumnya sistem, kegiatan dan produk bank syariah masih mengekor pada bank konvensional. Hal pokok yang menjadi pembedanya hanyalah pada ditiadakannya unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam hukum Islam. Salah satu contoh, perbedaan istilah seperti, kalau di bank konvensional ada tabungan dan deposito, maka di bank syariah ada tabungan syariah dan deposito syariah;
  8. Menurut Adiwarman Karim ketika menjadi juri dalam penyususn pringkat institusi syariah terbaik tahun 2008 versi Majalah Investor, tidaklah mudah menilai kinerja institusi syariah. Pasalnya, sampai saat ini, banyak perusahaan syariah belum menyajikan data keuangan yang standar, lengkap dan transparan. Beberapa indikator keuanga tidak tercantum di laporan keuangan unit usaha syariah;
  9. Masih kurangnya modal yang dimiliki perbankan syariah;
  10. Infrastruktur perbankan syariah yang belum memadai;
  11. Lembaga arbitrase syariah nasional yang ada sekarang bukan dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh MUI. Hal ini menyebabkan lembaga ini tidak memiliki kewenangan yang mengikat. Lembaga ini tidak memiliki hukum acara sehingga keputusan hukumnya tak bisa dieksekusi dalam tataran normatif. Lembaga ini memang mempunyai wewenang sebagai lembaga penengah dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, itu sebatas musyawarah mufakat. Sehingga pihak-pihak yang bersengketa tak bisa dipaksa untuk menaati keputusan lembaga ini. Misalnya, kalau ada orang yang mendirikan bank syariah tetapi prakteknya bertentangan dengan syariah atau ada non muslim yang membangun bisnis atau bertransaksi berdasarkan sistem syariah lalu mengalami sengketa, lalu siapa yang berhak melakukan pengadilan?[5]

Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung perkembangan syariah di Indonesia diantaranya[6]:

1. Telah lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Isinya antara lain tentang keharusan melepas (spin off) divisi syariah dalam 15 tahun, atau ketika pangsa pasar syariah mencapai 50%;

2. Diterbitkanya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Agustus 2008;

3. Beroperasinya lembaga-lembaga pendidikan syariah dan pendirian Fakultas Ekonomi Syariah oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencetak sumberdaya manusia untuk mengisi kekurangan sdm di sektor perbankan syariah;

4. Beroperasinya lembaga keuangan hasil joint venture dengan pemodal timur tengah. Hal ini membuka jalan masuknya dana-dana investasi berbasis syariah dari timur tengah;

5. Pertumbuhan indikator keuangan syariah di Indonesia tertinggi dibanding negara lain. Hal ini bisa menjadi modal bagi pertumbuhan yang pesat di masa mendatang.

Strategi

Untuk menghadapi segala tantangan diatas, perbankan syariah menyusun beberapa strategi, diantaranya:

1. Menetapkan target bisnis syariah tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim. Hal ini dilakukan supaya potensi pasar yang digarap semakin luas, berkembang lebih cepat, dan memberi manfaat pada lebih banyak orang[7];

2. Tidak hanya terpaku hanya pada pola pikir yang mengedepankan masalah halal-haram dan bunga-riba dalam mengenalkan bank syariah kepada masyarakat, tetapi berusaha untuk menonjolkan hal-hal yang lebih universal dan populer di masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia bukanlah syariah loyalis, tapi masyarakat rasional yang juga memikirkan untung-rugi jika menabung atau meminjam uang di bank syariah. Bagi masyarakat rasional, yang terpenting adalah imbal hasil yang menarik dan keuntungan-keuntungan lainnya, seperti pelayanan yang memuaskan, teknologi yang canggih, keamanan, jaringan yang luas, dan kemudahan akses[8];

3. Pembuatan iklan dibuat sepopuler mungkin, sehingga bisa dinikmati kalangan luas atau bukan hanya untuk umat Islam yang loyalis. Kalau perlu, istilah-istilah yang berbau bahasa arab, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah diganti dengan bahasa Indonesia seperti jual-beli untuk mengganti murabahah, bagi hasil untuk mudharabah, atau sewa untuk ijarah. Hal ini dikarenakan mayoritas umat muslim Indonesia masih awam dengan istilah-istilah berbahasa arab tersebut sehingga menyulitkan mereka untuk memahaminya[9];

4. Melakukan inovasi dalam mengembangan produk perbankan syariah. Jangan hanya “mensyahadatkan” produk bank konvensional. Salah satu contoh inovasi baru di perbankan syariah adalah produk Shar’e yang dikembangkan oleh Bank Muamalat[10];

5. Untuk mematuhi UU Nomor 21 Tahun 2008, dimana ada kewajiban Bank untuk memisah alias spin off Unit Usaha Shariah (USS) menjadi bank umum syariah 15 tahun sejak diberlakukannya UU ini atau bila aset USS sudah mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induk, akan memicu bank-bank memburu bank-bank yang lebih kecil untuk dikonversi menjadi bank syariah. Hal ini sudah terjadi, misalnya seperti Bank BRI Tbk yang mengakuisisi Bank Jasa Arta menjadi bank syariah atau Bank Bukopin yang membeli Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) yang akan diubah menjadi Bank Bukopin Syariah[11].

6. Perbankan Syariah harus mampu memenuhi tuntutan nasabah kelas atas[12] dalam hal poduk dan layanan yang prima. Produk semacam ini biasanya disebut dengan istilah seperti wealth management, private banking, atau privillage banking. Nasabah ini harus diperlakukan secara personal dan istimewa. Maksudnya, layanan yang diberikan tidak hanya pada masalah transaksi perbankan saja, tetapi juga dalam masalah nonbank seperti reservasi hotel, pesawat, pengurusan ONH Plus bagi yang ingin naik haji, dan lain-lain. Layanan seperti ini sangat layak untuk dikembangkan karena banyak kalangan atas yang pemahaman agamanya baik, tetapi masih berhubungan dengan bank konvensional lantaran pelayanannya dinilai lebih baik. Mereka bertransaksi dengan perbankan konvensional tanpa mengambil bunga. Yang terpenting bagi mereka adalah mendapat pelayanan prima dan bersifat pribadi. Produk dan layanan seperti ini sangat prospektif untuk dikembangkan di Indonesia karena terdapat hampir 3.500 keluarga yang memiliki kekayaan 5-100 juta dolar AS (80% dari keluarga kaya tersebut bertempat tinggal di Jakarta dan 10% tinggal di Surabaya. Sedangkan di Bandung terdapat 167 keluarga memiliki aset 5-20 juta dolar AS dan 8 keluarga memiliki aset 20-100 juta dolar AS). Sangat disayangkan, sebagian besar aset mereka ‘diparkir’ di luar negeri. Bank syariah yang sudah menjalankan produk ini adalah BNI Syariah Prima[13].

7. Mengusulkan kepada legislatif untuk membuat kompilasi hukum acara bisnis syariah. Hukum bisnis yang ada sekarang berasal dari hukum dagang Belanda. Hukum ini dibutuhkan untuk mengatasi perselisihan usaha antar lembaga ekonomi syariah terutama perbankan. Selain itu, hukum ini juga diperlukan untuk mengatur berbagai hal termasuk dalam hal kepemilikan dan jual beli. Hukum ini nantinya bisa diatur oleh suatu lembaga peradilan, misalnya peradilan agama. Lembaga ini diperluas perannya untuk mengurusi hukum perbankan dan bisnis syariah. Meskipun demikian, ada suatu kendala dalam penyusunan hukum ini, yaitu sifat hukum fikih yang melandasi praktik bisnis syariah yang bersifat tidak pasti. Ada banyak penafsiran sehingga dibutuhkan banyak masukan dari berbagai ahli ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum hukum bisnis syariah yang terdiri dari berbagai ahli fikih dan bisnis syariah. Tujuan semua ini adalah supaya hukum fikih dapat dipositifkan di berbagai bidang keuangan syariah terutama perbankan syariah[14].

Sebenarnya masih banyak strategi yang bisa dilakukan, akan tetapi andai saja keenam strategi diatas bisa dijalankan dengan optimal, penulis optimis prospek perkembangan bank syariah di tahun 2009 dan tahun berikutnya akan semakin berkembang pesat.


[1] Majalah Investor, edisi Oktober 2008, halaman 30-31

[2] Ibid., hlm. 31

[3] Ibid., hlm. 55

[4] Disarikan dari Majalah Investor edisi Oktober 2008, hlm. 26-32 dan dari beberapa artikel lain, misalnya artikel, strategi Pembiayaan Bank Syariah, Harian Umum Republika, Jumat, 24 Juni 2005, hlm.15; Perlu, Hukum Bisnis Syariah, Harian Umum Republika, Rabu, 15 Juni 2005, hlm. 15

[5] Lebih lengkapnya, baca artikel: Perlu, Hukum Bisnis Syariah, Harian Umum Republika, Rabu, 15 Juni 2005, hlm. 15

[6] Disarikan dari Majalah Investor edisi Oktober 2008, hlm. 28

[7] Ibid., hlm. 26

[8] Ibid. dan juga baca artikel dengan judul: Islamic Privat Banking Menangguk Pasar Kelas Atas, HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16

[9] Ibid.

[10] Ibid., hlm. 28-29

[11] Ibid., hlm. 54-55

[12] Maksud dari nasabah kelas atas yaitu nasabah yang memiliki kekayaan yang berlebih namun belum mengetahui bagaimana harus mengelola dan mengembangkannya. Misalnya, publik figure, eksekutif muda, selebritis, pengusaha, wiraswasta, pejabat pemerintah, pejabat legislatif, atau kalangan profesional. Mereka ini memiliki penghasilan rata-rata diatas 50 ribu dolar AS atau diatas Rp 500 juta per tahun (Islamic Privat Banking Menangguk Pasar Kelas Atas, HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16)

.

[13] Baca artikel dengan judul: Islamic Privat Banking Menangguk Pasar Kelas Atas, HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16 dan juga baca artikel dengan judul: Membidik 3.495 Keluarga Kaya, HU Republika, senin , 14 Maret 2005, hlm. 16.

[14] Lebih lengkapnya, baca artikel: Perlu, Hukum Bisnis Syariah, Harian Umum Republika, Rabu, 15 Juni 2005, hlm. 15

Masih Menabung di Bank berbasis Bunga?

19 Maret 2008 pukul 17:56 | Ditulis dalam Ekonomi Islami | 2 Komentar

Masih Menabung di Bank berbasis Bunga?

Mungkin Anda masih ingat, beberapa tahun silam, MUI pernah memberikan fatwa, Ajinomoto haram. Maka setelah fatwa itu keluar, umat muslim Indonesia serentak untuk sementara sampai produknya diperbaiki tidak memakai ajinomoto sebagai bumbu masakan. Bandingkan dengan ketika MUI mengeluarkan fatwa, Bunga Bank itu riba yang berarti haram, berapa banyak umat muslim yang langsung memindahkan tabungannya ke Bank Syariah? Kenapa kalau fatwa itu tentang makanan, umat ini merespon dengan baik tetapi kalau masalah riba hanya sedikit yang merespon? Padahal bahaya bunga bank jauh lebih berbahaya baik dilihat dari aspek pribadi maupun perekonomian secara global.

 

Dalam sebuah hadist dari Hakim yang meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda:

 

Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya”

 

Melakukan zina dengan dengan bukan mahrom saja hukumannya dicambuk seratus kali bahkan sampai dihukum rajam, apalagi yang dizinai itu ibu kandungnya sendiri tentu dosa dan hukumnya lebih berat. Itu baru dosa riba dengan tingkatan paling rendah, bagaimana dengan ribanya bunga bank?

 

Dalam merumuskan definisi riba, para ulama mengalami perbedaan redaksi, namun dari perbedaan itu kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa riba adalah tambahan terhadap harta pokok tanpa ada pengganti transaksi atau padanan yang diperbolehkan syariat, yang salah satu pihak menetapkan syarat1. Bunga uang merupakan bagian dari teori riba. Lihat saja definisi ribanya Ibnu Qoyyim yang membedakan antara riba yang terang-terangan (riba Jali) dan riba yang terselubung (riba al Khofi). Lihat pula definisi fiqh yang menjelaskan riba karena perpanjangan waktu (an-nasi’ah) dan riba dalam pertukaran barang sejenis (al-fadl). Bunga Bank termasuk dalam riba an-nasi’ah. Jadi, teori pembungaan uang hanya merupakan bagian dari teori riba yang jauh lebih komprehensif.

 

Lebih parah lagi, praktik pembungaan uang oleh bank lebih parah dari praktek riba an-nasi’ah pada zaman jahiliyah. Imam Suyuti (Darul Manshur,I,hlm.368), Imam Thobari (Jami’ul Bayan, IV, hlm.56), Imam Baihaqi (Sunan Kubro, Bab Riba), Imam Ar Razi (Tafsir Kabir, III, hlm.2) menjelaskan bahwa riba an-nasi’ah di zaman jahiliyah baru dikenakan pada saat peminjam tidak mampu melunasi utangnya dan minta perpanjangan waktu, sedangkan bila si peminjam mampu melunasi pada saat jatuh temponya maka tidak ada riba. Jadi, Riba baru dikenakan bila ada perpanjangan waktu. Mari kita bandingkan dengan sistem bunga perbankan modern yang tanpa meminta perpanjanga waktu pun, si peminjam harus membayar beban bunga2. Seandainya kita pinjam uang Rp 1.000.000, di Bank ribawi dengan jatuh tempo 1 tahun, baru sebulan saja dari tanggal meminjam, kita sudah menanggung beban bunga, padahal belum tentu kita tidak bisa bayar utang tepat waktu. Diperparah lagi kalau kita membayar utang tersebut lebih cepat dari jatuh tempo, maka akan kena pinalti (sangat tidak rasional).

 

Para ulama dan berbagai lembaga fatwa di seluruh dunia mayoritas menetapkan bahwa Bunga Bank adalah Haram. Diantara lembaga fatwa tersebut adalah:

  1. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam (Majma’ al Buhus al Islamiyyah) al Azhar, kairo, Muharam 1385 H/ Mei 1965 M

  2. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/ 1983 M

  3. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiul Akhir 1406 H/ 22-28 Desember 1985

  4. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Robithoh Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H/ 1986 M

  5. Fatwa Komite Fatwa Al Azhar tanggal 28 Februari 1988

  6. Fatwa Dar Al Ifta’ Mesir tanggal 20 Februari 1989 yang ditanda tangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, “Setiap pinjaman (Kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram.”

  7. Majelis Ulama Indonesia

  8. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nomor: 08 Tahun 2006. Difatwakan tanggal 1 Jumadil Akhir 1427 H/ 27 Juni 2006 M

  9. Akademi Fikih Liga Muslim Dunia

  10. Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia.

Dan masih banyak lagi lembaga-lembaga fatwa lainnya yang sudah memutuskan haramnya bunga bank.3


Ada sebagian orang awam yang masih betah menabung di bank konvensional dengan alasan, dia menabung di bank dengan tujuan supaya uangnya aman dan pendapatan bunga dari tabungannya tidak dia ambil atau disumbangkan ke fakir miskin. Apakah dengan alasan seperti ini berarti menabung di bank yang menerapkan bunga jadi halal? Jelas tidak, karena dengan nabung di bank tersebut sama saja dia memberikan kesempatan kepada pihak bank untuk melakukan transaksi ribawi. Pihak bank akan meminjamkannya kepada orang-orang yang memerlukan dana dengan bunga riba. Hal ini jelas dilarang karena merupakan tolong menolang dalam dosa dan pelanggaran. Sebab Allah telah berfirman:

 

Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al Maidah: 2)

Perumpamaan bagi orang yang nabung di bank ribawi tapi tidak mau mengambil bunganya, seperti orang yang memberikan belati kepada pencuri, sambil berkata, “Ambillah belati ini dan gunakan ia untuk membunuh manusia serta mengambil harta mereka, namun aku tidak menghendaki apa-apa darimu kecuali belati ini saja, karena mengambil harta dengan cara ini tidak diperbolehkan.” Dengan cara itu berarti dia menjadi sekutu dalam dosa, meskipun tidak mengambil harta orang lain4.

 

Saudaraku, sekarang ini sudah banyak sekali Bank-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bahkan bentuknya bukan Cuma bank umum biasa saja, tetapi untuk pembiayaan usaha mikro atau tabungan dan deposito ada yang berbentuk Baitul mal wa tamrin (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang jumlahnya sudah ribuan dan tersebar di hampir seluruh Indonesia. Untuk lembaga keuangan lainnya, sekarang sudah berdiri Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Uang Syariah, dan Pegadaian Syariah. Jadi sekarang sudah lewat masa darurat untuk kita nabung di Bank yang berbasis ribawi. Wallohu ‘alam bish-showab.

 

 

Kampung Kuningan, 9 Oktober 2006

Muhammad Surya

 

 

 

 

 

1 Untuk lebih jelasnya, baca: buku Wahid Abdus-Salam Baly, Dialog Ilmiah Bank Syariah VS Bank Konvensional, penerbit: Darul Falah dan buku Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek, penerbit Gema Insani Press)

2 Untuk lebih jelasnya, baca buku Ir. H. Adiwarman A. Karim, SE., M.B.A.,M.A.E.P., Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, hlm. 70-74

3 Untuk lebih jelasnya, silahkan baca buku Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek, penerbit Gema Insani Press dan Majalah Tabligh Vol. 04/No.04/Rajab 1427 H/ Agustus 2006 M.

4 Coba baca buku Wahid Abdus-Salam Baly, Dialog Ilmiah Bank Syariah VS Bank Konvensional, penerbit: Darul Falah

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.